Jakarta Utara, kabar-9.com — Sudah dua bulan lebih, ratusan rumah warga di RT 01, 02, dan 03 RW 07 Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara terendam banjir rob. Ironisnya, hingga kini belum ada penanganan serius dari pemerintah. Warga menilai mereka diperlakukan seperti anak tiri, selalu kebanjiran namun tak kunjung diperhatikan.
Dari pantauan langsung Tim Media Kabar Sembilan di lokasi, Minggu (6/7/2025), kondisi warga semakin memprihatinkan. Kebutuhan dasar seperti tempat pengungsian, MCK darurat, air bersih, makanan hingga obat-obatan sangat mendesak. Hendra (39), warga setempat mengungkapkan, banjir rob sudah menjadi “langganan”. Namun yang membuat geram, pemerintah dinilai hanya menonton.
“Pemerintah harus turun tangan! Banjir ini masuk rumah, aktivitas lumpuh, kesehatan terancam, tapi solusi tak pernah datang,” tegas Hendra sambil menerobos genangan air setinggi 30 cm.
Kritik tajam juga datang dari warga lain. Fitri (42) menyebut, pembangunan pintu air tahun 2024 justru menjadi proyek mubazir. Bukannya menghalau air laut, air justru terus merembes dari sela-sela sheet pile yang diduga dikerjakan tanpa perencanaan matang.
“Pekerjaan itu tanpa sosialisasi, tiba-tiba dibangun dan hasilnya gagal. Sekarang malah harus bangun tanggul karung lagi,” keluh Fitri.
Sementara itu, Ketua RT 02 RW 07, Sugiarto (52), dengan nada frustrasi mengungkap bahwa semua usulan lewat Musrenbang selama 15 tahun tak pernah ditanggapi.
“Lampu jalan, perbaikan jalan, bahkan pos RT kami bangun lewat CSR perusahaan swasta. Pemerintah? Nol besar!” tegas Sugiarto, yang telah menjabat sejak hampir 30 tahun lalu.
Kritik juga datang dari aktivis antikorupsi. Ketua Badan Pemantau dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi (BP2 Tipikor LAI), Agustinus Petrus Gultom, SH, menyebut proyek di Dinas SDA dan lima Sudin wilayah Jakarta sarat dugaan korupsi.
“Pompa mobile tak pernah muncul saat banjir, padahal pengadaannya menelan anggaran besar. Proyek Saringan Sampah Rotary juga masih gelap penanganannya hingga kini,” kata Agustinus.
Ia menegaskan, pengawasan dan transparansi sangat lemah. Banyak proyek SDA terkesan hanya menghabiskan anggaran tanpa manfaat nyata bagi warga.
Kasus dugaan korupsi Saringan Sampah Rotary yang dilaporkan sejak 2021 pun belum menemui titik terang. Meski penyidik Tipidkor Polres Jakarta Utara, Beben Lius, berjanji akan menuntaskan kasus tersebut, faktanya hingga hari ini, status hukum perkara tersebut masih menggantung.
Marunda Pulo kini bukan sekadar kawasan rawan banjir, tapi juga cermin kegagalan tata kelola anggaran dan ketidakpedulian pemerintah terhadap warganya sendiri. Dari proyek pintu air yang gagal fungsi, hingga aroma busuk korupsi yang belum juga dibongkar, warga hanya bisa bertanya sampai kapan dibiarkan?
(Kurniawan)