Jakarta, kabar-9.com – Aksi demonstrasi besar-besaran yang berlangsung sejak Februari hingga Agustus 2025 menimbulkan pertanyaan serius: siapa sebenarnya yang menjadi “bohir” atau pendana di balik gelombang protes, kerusuhan, hingga pembakaran di sejumlah kota?
Aksi yang Tidak Spontan
Gelombang protes yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir tidak hanya berlangsung di Jakarta, tetapi juga meluas ke sembilan kota besar. Laporan menyebutkan adanya pembakaran fasilitas umum, penjarahan, hingga kerusuhan yang menelan korban jiwa.
Pengamat menilai, gerakan sebesar ini mustahil berjalan hanya dengan swadaya massa. “Aksi sebesar itu jelas membutuhkan logistik dan moda yang tidak sedikit. Pertanyaannya, siapa yang memberi dukungan?” demikian salah satu catatan investigasi.
Perlawanan terhadap Komitmen Antikorupsi
Komitmen Presiden Prabowo untuk memberantas mafia dan koruptor diyakini sebagai salah satu pemicu perlawanan. Sejak awal pemerintahannya, sederet kasus besar dibongkar:
-
Penahanan mantan direktur utama BUMN yang merugikan negara triliunan rupiah.
-
Kasus tambang emas dengan nilai kerugian Rp1.200 triliun.
-
Kasus pengolahan emas ilegal mencapai 1,9 ton.
-
Skandal perkeretaapian dan korupsi izin ekspor CPO yang melibatkan aset triliunan rupiah.
Deretan kasus besar ini membuat sejumlah kelompok yang selama ini diuntungkan merasa terancam.
Gelombang Aksi dan Kasus Besar
Beberapa momentum penting yang memicu gelombang aksi:
-
18 Januari 2025: Pemerintah mengumumkan pembongkaran pagar laut di Tangerang.
-
17 Februari 2025: Terjadi aksi besar bertajuk Indonesia Gelap.
-
24 Februari 2025: Kejaksaan menetapkan Keria Adrianto dan sejumlah nama lain sebagai tersangka korupsi senilai Rp1.903,7 triliun.
-
13 Maret 2025: Presiden Prabowo menyatakan perang total melawan koruptor, bahkan berencana membangun penjara di tengah laut.
-
18 Maret 2025: Mafia menarik dana dari pasar modal, menyebabkan IHSG anjlok.
-
April–Juni 2025: Kejagung menyita puluhan triliun dari kasus timah dan CPO.
-
10 Juni 2025: Kasus nickel di Raja Ampat mencuat, salah satu izinnya dicabut.
-
16 Juni 2025: OTT KPK di Sumatera Utara, menyeret nama besar di lingkaran politik.
-
10 Juli 2025: Suara Rijavoli, pengusaha besar, resmi jadi tersangka.
-
20 Juli 2025: Dalam kongres PSI di Solo, Presiden menegaskan banyak demo dibiayai mafia dan koruptor.
-
15 Agustus 2025: Istilah serakanomics pertama kali dilontarkan Presiden. Ia menuding kartel dan ribuan tambang ilegal sebagai biang ketidakstabilan harga.
Rentetan peristiwa ini menunjukkan bahwa perang terhadap mafia ekonomi dan politik berlangsung sengit.
Benang Merah Bohir
Fakta bahwa terjadi kerusuhan, pembakaran, hingga penjarahan di beberapa kota menguatkan dugaan adanya pendanaan besar. Mustahil aksi sebesar itu murni spontanitas.
Di sisi lain, kasus korupsi dengan nilai triliunan rupiah yang menyeret nama-nama besar juga menimbulkan spekulasi. Sejumlah pengusaha dan politisi yang terancam disebut-sebut bisa saja menjadi “bohir” yang mendanai aksi untuk melemahkan pemerintah.
Presiden Prabowo sendiri pernah menegaskan dalam pidatonya bahwa “demo besar banyak dibiayai mafia dan koruptor yang ingin Indonesia gaduh.”
Kini publik bertanya: apakah benar ada kekuatan besar yang bersekutu, memadukan kepentingan politik dan modal, untuk melawan gebrakan pemerintah?
Nama-nama besar sudah mulai disebut dalam kasus hukum, nilai kerugian negara pun mencapai ribuan triliun. Aksi massa, kerusuhan, hingga jatuhnya korban jiwa membuat dugaan ini semakin kuat.
Apakah mafia dan para koruptor benar-benar menjadi bohir di balik aksi besar-besaran yang mengguncang negeri? Masyarakat menunggu jawaban tuntas dari penegak hukum.
(Red)
