Tasikmalaya, kabar-9.com – Program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Sukarame, Tasikmalaya, sedang berada di titik nadir. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sukarame Padasuka secara resmi mengumumkan penghentian operasional sementara dapur gizi mereka terhitung mulai hari ini, Selasa, 3 Februari 2026.
Keputusan mengejutkan ini tertuang dalam surat nomor 04.004/MBG-LJB/1/2026. Pihak manajemen berdalih bahwa penghentian ini disebabkan oleh hambatan birokrasi dalam proses pencairan anggaran.
Alasan Resmi: Dana Terhambat
Kepala SPPG Tasikmalaya Sukarame Padasuka, Aan Nurjaman, S.H., menjelaskan bahwa kendala teknis dalam pencairan dana operasional menjadi penyebab utama pihaknya tidak dapat memproduksi makanan untuk sementara waktu.
“Kami mohon pengertian dari seluruh pihak atas kondisi ini. Operasional akan kembali berjalan normal setelah kendala tersebut terselesaikan,” tulis Aan dalam surat pemberitahuan tersebut.
Suara Wali Murid: Kualitas Sering Tak Sesuai Standar
Namun, di balik alasan teknis administrasi tersebut, aroma ketidakpuasan tercium dari kalangan wali murid. Berhentinya operasional ini dianggap sebagai puncak dari buruknya pengelolaan program di lapangan.
Sejumlah orang tua siswa mengeluhkan bahwa jauh sebelum operasional dihentikan, paket makanan yang diterima anak-anak mereka sering kali tidak memenuhi standar gizi yang dipromosikan pemerintah pusat.
”Kami sering melihat menu yang dibagikan sangat sederhana, porsinya kecil, dan terkadang lauknya tidak sesuai dengan kriteria ‘bergizi’ yang digembar-gemborkan. Kalau sekarang berhenti karena alasan dana, kami jadi bertanya-tanya, ke mana anggaran yang selama ini dialokasikan?” ujar salah satu wali murid yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Bacaan Selanjutnya:
Soroti Program Gizi (SPPG), Jurnalis Kabar Sembilan Jalankan Kontrol Sosial Dilindungi Undang-Undang
Analisis: Dilema Kualitas vs Anggaran
Kondisi ini memicu spekulasi di tengah masyarakat. Penghentian operasional diduga terjadi karena dua kemungkinan besar:
Kegagalan Rantai Pasok: Dana yang terlambat cair membuat pihak dapur tidak mampu membayar vendor bahan baku, sehingga suplai terputus.
Menghindari Risiko Hukum:
Pengelola mungkin memilih berhenti total daripada terus menyajikan makanan berkualitas rendah yang berisiko menyalahi aturan Badan Gizi Nasional dan memicu protes lebih luas.
Menanti Transparansi Badan Gizi Nasional
Masyarakat kini mendesak adanya transparansi dan audit menyeluruh terhadap SPPG Sukarame Padasuka. Berhentinya pelayanan ini bukan hanya soal “pencairan dana”, tetapi menyangkut hak gizi anak-anak sekolah yang terhenti di tengah jalan.
Hingga berita ini diterbitkan, tim redaksi kabar-9.com masih mencoba menghubungi pihak terkait di tingkat kabupaten maupun pusat untuk mengonfirmasi kapan anggaran akan dicairkan dan bagaimana langkah evaluasi terhadap kualitas menu MBG di wilayah tersebut.
Layanan diharapkan segera pulih, namun dengan catatan: kualitas makanan harus sesuai dengan standar nasional, bukan sekadar asal kenyang.
(Red/Tim Investigasi Kabar-9)
