Tasikmalaya, kabar-9.com – Puluhan massa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Tasikmalaya menggelar aksi unjuk rasa di depan gerbang Kantor Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Tasikmalaya pada Rabu (18/6/2025). Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap berbagai permasalahan yang dinilai sebagai warisan kegagalan pemerintahan sebelumnya di bawah kepemimpinan Bupati Ade Sugianto.
Dalam orasi yang berlangsung cukup lama, massa PMII menuntut kehadiran Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya. Namun karena tak kunjung muncul, situasi sempat memanas. Para demonstran mencoba menerobos gerbang kantor Pemda, namun dihadang puluhan aparat dari Polres Tasikmalaya. Ketegangan terjadi saat massa menyuarakan kritik keras terkait kondisi infrastruktur jalan yang dinilai semakin memburuk.
Ketua PMII Kabupaten Tasikmalaya, Mujib Rahman Wahid, mengungkapkan bahwa kerusakan jalan utama di berbagai wilayah Kabupaten Tasikmalaya sudah mencapai tahap kronis.
“Kerusakan ini menghambat mobilitas masyarakat dan membahayakan keselamatan. Kami menduga anggaran untuk perbaikan jalan dialokasikan tidak tepat atau bahkan diselewengkan,” ujarnya.
Selain infrastruktur, PMII juga menyoroti pengelolaan Islamic Center yang dianggap tidak transparan. Menurut Mujib, fasilitas yang semestinya menjadi pusat kegiatan keagamaan dan sosial tersebut justru dikelola tanpa akuntabilitas, padahal dana yang tersedia cukup besar.
“Kami pernah menyurati Pemda menuntut transparansi pengelolaan Islamic Center, tapi hingga kini tidak ada tanggapan,” tambahnya.
PMII juga menyoroti pengelolaan anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) tahun 2025 senilai Rp28 miliar yang dilaporkan sudah habis sejak Maret. Salah satu proyek yang menuai sorotan adalah proyek senilai Rp4,2 miliar di Cipatujah, yang dinilai tidak mendesak dan tidak sejalan dengan prioritas penggunaan dana darurat.
“Kabupaten Tasikmalaya rawan bencana seperti longsor. Kalau dana BTT sudah habis, bagaimana jika terjadi bencana lagi?” kritik Mujib.
Isu sosial seperti meningkatnya kasus pelecehan seksual dan penyebaran HIV juga menjadi perhatian dalam aksi tersebut. PMII menilai pemerintah daerah lamban dalam merespons dan menangani isu-isu tersebut, sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat.
Aksi sempat diwarnai pembakaran ban sebagai simbol kekecewaan massa karena tidak dapat bertemu langsung dengan Bupati. Namun situasi mulai mereda setelah Wakil Bupati Tasikmalaya Asep Sopari Al-Ayubi akhirnya menemui massa dan berdialog langsung.
Dalam pernyataannya, Asep mengapresiasi keberanian PMII dalam menyampaikan kritik dan menyatakan komitmen pemerintahan baru bersama Bupati terpilih, Cecep Nurul Yakin, untuk menuntaskan berbagai masalah yang diwarisi dari kepemimpinan sebelumnya.
“Kami berkomitmen memperbaiki semua sektor, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga pengelolaan aset daerah seperti Islamic Center,” kata Asep.
Terkait tuntutan PMII agar Bupati dan Wakil Bupati menandatangani fakta integritas, Asep menyatakan bahwa dirinya terbuka untuk membahas hal tersebut bersama Bupati pada waktu yang disepakati.
“PMII ingin ada fakta integritas yang ditandatangani bersama. Kami akan agendakan pertemuan agar Pak Bupati bisa langsung menanggapinya,” ucapnya.
Menanggapi isu HIV dan pelecehan seksual, Asep menilai perlu keterlibatan lintas sektor dalam menangani permasalahan sosial tersebut. Ia juga menyebut bahwa keterbatasan anggaran menjadi tantangan besar, termasuk menipisnya dana transfer dari pemerintah pusat dan berkurangnya bantuan keuangan dari provinsi.
“Kita harus buka data dan bentuk Satgas lintas instansi. Tak hanya HIV, tapi juga penurunan angka stunting dan kematian ibu-anak harus kita tangani bersama,” jelasnya.
Aksi demonstrasi PMII ini dinilai sebagai cerminan keresahan masyarakat yang menuntut perubahan nyata dalam tata kelola pemerintahan daerah. Masyarakat berharap, di bawah kepemimpinan baru, persoalan-persoalan yang selama ini terbengkalai dapat ditangani secara serius, transparan, dan akuntabel demi kebaikan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya.
(Red)
