Tasikmalaya, kabar-9.com — Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya resmi membuka program UMKM Naik Kelas 2025 lewat kegiatan Opening Ceremony dan Literasi Keuangan yang digelar pada Selasa, 22 Juli 2025 di Gedung Pendopo Baru. Program ini menjadi langkah konkret pemerintah daerah dalam memperkuat kapasitas pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar mampu bersaing di era digital dan menembus pasar nasional hingga internasional.
Hadir dalam acara tersebut sejumlah pemangku kepentingan, termasuk Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan (DiskUK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank BJB, serta berbagai komunitas pelaku usaha lokal dari 39 kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya.
Wakil Bupati Tasikmalaya, H. Asep Sopari Al-Ayubi, membuka secara langsung kegiatan tersebut. Dalam sambutannya, ia menegaskan komitmen Pemkab dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis UMKM.
“Program ini sangat penting dan perlu ada pendampingan berkelanjutan agar manfaatnya betul-betul dirasakan. Tahun depan, kami berencana meluncurkan program kredit tanpa bunga bekerja sama dengan bank daerah untuk mendukung UMKM lokal,” ujar Asep.
Ia menambahkan, Pemkab akan terus mengakselerasi pemberdayaan UMKM agar menjadi tulang punggung ekonomi daerah.
Kabid Pengembangan UKM Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Barat, Moch Danny Fulton, yang hadir mewakili kepala dinas, menjelaskan bahwa program ini dirancang untuk memperkuat ekosistem UMKM dari hulu ke hilir.
Mulai dari aspek produksi, legalitas usaha, mutu produk, hingga pemasaran dan manajemen keuangan menjadi fokus utama. Sejalan dengan itu, turut diselenggarakan sesi literasi keuangan oleh OJK dan Bank BJB, serta pameran produk UMKM binaan.
Pada kesempatan tersebut, Universitas Mayasari Bakti juga menjalin kerja sama dengan Koordinator Daerah (Korda) UMKM Naik Kelas Kabupaten Tasikmalaya untuk mendukung pelatihan dan pengembangan SDM pelaku usaha.
Pendamping Program UMKM Naik Kelas wilayah Kabupaten Tasikmalaya, Yuli Yanti, menyampaikan bahwa kegiatan ini sepenuhnya digerakkan secara mandiri.
“Seluruh kebutuhan kegiatan didukung sponsor dan inisiatif para mitra. Kami menghimpun pelaku usaha dari berbagai sektor seperti agrobisnis, kuliner, fashion, dan kerajinan untuk dibina secara intensif,” kata Yuli.
Rian Andriana Putra, pendamping wilayah selatan Tasikmalaya, menambahkan bahwa seleksi peserta dilakukan secara ketat. Salah satu syaratnya, pelaku usaha harus berusia maksimal 45 tahun dengan omset minimal Rp100 juta per tahun.
“Target kami, setiap angkatan dapat menghasilkan 2–3 UMKM yang mampu ekspor. Tahun lalu, salah satu produk parut kelapa bahkan sudah berhasil menembus pasar Amerika,” ungkap Rian.
Namun, ia juga menyoroti tantangan utama di lapangan, terutama pada sektor makanan olahan, yang harus memenuhi lima hingga enam jenis perizinan. Ia berharap pemerintah daerah terus memfasilitasi pendampingan agar pelaku UMKM tidak terbebani proses administratif yang rumit.
Debi, pelaku UMKM asal Singaparna yang memproduksi dodol sirsak Padjajaran, mengungkapkan pentingnya akses bantuan yang lebih mudah. Sistem distribusi berbasis konsinyasi dinilai menyulitkan pelaku usaha kecil.
“Susah masuk ke toko karena barang masuk dulu baru dibayar. Kalau modal terbatas, kami jadi tidak bisa bergerak banyak,” ujarnya.
Ia berharap kegiatan seperti ini rutin digelar, serta membuka jalan menuju pasar nasional. “Paling tidak bisa tembus nasional dulu, supaya pasar kami lebih luas,” tambahnya.
Kegiatan ini menunjukkan sinergi kuat antara pemerintah provinsi dan kabupaten dalam mendorong UMKM naik kelas. Para pendamping berharap fasilitas pelatihan dan pendampingan gratis yang telah tersedia bisa terus ditingkatkan.
Dengan semangat kolaborasi lintas sektor, program UMKM Naik Kelas diharapkan tidak hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar menjadi kendaraan bagi pelaku usaha untuk naik level dari skala lokal ke nasional, bahkan global.
(Erlan)
