Magelang, kabar-9 -Pemindahan pegawai pemerintah dari Jakarta menuju Ibu Kota Nusantara (IKN) akan dilakukan secara bertahap, demikian disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi. Ia menjelaskan bahwa langkah ini sebaiknya tidak dilakukan serentak dan lebih baik dilaksanakan secara fokus, agar prosesnya berjalan lancar.
“Prosesnya akan kita lihat nanti. Fokus adalah yang utama, jadi tidak semua harus berpindah dalam waktu bersamaan,” kata Prasetyo dalam wawancara di Magelang, Jawa Tengah, Minggu (27/10/2024), sebagaimana dikutip dari Antara.
Lebih lanjut, Prasetyo menyebutkan bahwa kunjungan kerja ke IKN dapat diprioritaskan pada kementerian-kementerian kunci yang relevan dengan pembangunan serta operasional IKN. Kementerian seperti Pekerjaan Umum, Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, serta Kementerian Keuangan dianggapnya lebih relevan untuk melakukan kunjungan kerja secara aktif ke IKN.
“Jika hanya sekadar untuk melihat situasi di sana, tidak semua perlu hadir. Cukup kementerian dengan peran utama yang berkunjung,” jelasnya.
Menanggapi pertanyaan mengenai jadwal penerbitan Peraturan Presiden terkait pemindahan ibu kota, Prasetyo menjelaskan bahwa pihaknya masih memeriksa berkas terkait. Begitu seluruhnya siap, dokumen tersebut akan ditandatangani langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Kami pelajari dan periksa dahulu. Jika semuanya sudah lengkap, Beliau yang akan tanda tangan,” ungkapnya.
Di sisi lain, Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti, menambahkan bahwa peresmian Istana Garuda di IKN telah dimasukkan dalam agenda 100 hari pertama pemerintah. Ia mengungkapkan bahwa sejumlah proyek di IKN kini berada dalam tahap akhir dan siap untuk diresmikan, termasuk Istana Garuda yang kemungkinan besar akan segera diresmikan oleh Presiden Prabowo.
“Fasilitas-fasilitas yang sudah rampung, seperti Istana Garuda, kemungkinan besar akan diresmikan dalam waktu dekat,” kata Diana pada Rabu (23/10/2024).
(Red)
