Jakarta, kabar-9.com – Penundaan Kongres VI Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) ke April 2025 memicu spekulasi luas di kalangan pengamat politik dan masyarakat. Bukan semata alasan teknis, banyak yang menilai langkah ini dilatarbelakangi dinamika internal partai yang sedang memanas, terutama terkait perbedaan pandangan soal arah sikap politik terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Sebelumnya, pada Rakernas V PDI-P yang digelar Mei 2024 lalu, partai berlambang banteng tersebut menghasilkan 17 rekomendasi strategis, termasuk desakan agar Megawati Soekarnoputri kembali memimpin sebagai Ketua Umum periode 2025–2030. Namun hingga saat ini, keputusan resmi soal jadwal kongres tetap belum diumumkan secara pasti.
“Penundaan ini bisa dibaca sebagai indikasi adanya tarik-menarik dan belum solidnya suara elite partai dalam menentukan sikap strategis ke depan. Terutama dalam hal hubungan dengan Presiden Jokowi pasca Pilpres 2024,” ujar analis politik dari LIPI, yang enggan disebutkan namanya, kepada kabar-9.com.
Di tengah ketidakpastian ini, mencuat pula isu pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan mantan kader PDI-P, Effendi Simbolon, yang diduga kuat membahas kepemimpinan Megawati. Isu ini semakin memperkeruh suasana di internal partai. Bahkan, beberapa faksi di tubuh PDI-P menuding adanya upaya sistematis untuk mengambil alih arah partai dari luar struktur resmi.
Namun, Presiden Jokowi telah membantah tudingan tersebut secara terbuka. “Pertemuan saya dengan Pak Effendi hanyalah silaturahmi biasa. Tidak ada pembahasan soal kepemimpinan partai atau Megawati,” jelasnya saat diwawancarai awak media di Istana Merdeka, Januari lalu.
Sementara itu, elite partai seperti Hasto Kristiyanto juga menolak anggapan bahwa PDI-P sedang dalam kondisi genting. “Kami solid. Kongres adalah momen penting yang harus dipersiapkan dengan matang, bukan sekadar seremonial,” tegas Hasto.
Namun fakta bahwa jadwal kongres belum dipastikan hingga kini tetap menjadi sorotan. Dalam tradisi PDI-P, kongres bukan hanya forum pengambilan keputusan tertinggi, melainkan juga ajang konsolidasi kekuatan. Maka wajar jika penundaan ini dianggap sebagai tanda adanya ketidaksepahaman soal masa depan partai, terlebih di tengah suara-suara yang mulai mempertanyakan dominasi Megawati di internal PDI-P.
Para kader di daerah pun mulai gelisah. “Kami menunggu kejelasan. Kami butuh arah yang tegas soal posisi partai terhadap pemerintahan saat ini,” kata seorang kader senior dari Jawa Tengah.
Dengan situasi seperti ini, tampaknya Kongres VI PDI-P nanti tidak hanya akan menjadi ajang formalisasi kepemimpinan Megawati untuk periode berikutnya, tetapi juga akan menentukan apakah PDI-P akan tetap berada di luar kekuasaan atau justru bersiap untuk melakukan rekonsiliasi politik dengan Presiden Jokowi.
(Red)
