Jakarta, kabar-9.com — Ketua Badan Pemantau dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi (BP2 Tipikor), Agustinus Petrus Gultom, menyoroti besarnya anggaran penanganan banjir di DKI Jakarta dari tahun ke tahun, namun tidak sebanding dengan hasil yang dirasakan masyarakat, hal ini di ungkapkan kepada awak media di ruang kerjanya, Senin, (07/07/2025).
BACA JUGA :
Menurutnya, banjir yang terjadi pada sekitar 49 RT di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur, belum lagi wilayah lainnya pada Minggu pagi (06/07/2025), termasuk di kawasan langganan seperti Marunda dan Jakarta Utara, menjadi bukti bahwa alokasi triliunan rupiah belum dikelola secara efektif dan transparan.
“Setiap tahun anggaran untuk pengendalian banjir itu selalu besar, tapi kenapa masyarakat masih terus jadi korban? Ini pertanyaan mendasar yang harus dijawab dengan jujur oleh para Pejabat terkait,” tegas Agustinus.
Ia menilai perlu dilakukan audit menyeluruh atas program-program penanggulangan banjir, mulai dari sumur resapan, pembangunan waduk, hingga proyek tanggul pantai. Selain itu, pengawasan pelaksanaan proyek di lapangan harus diperkuat agar tidak ada permainan anggaran atau pelaksanaan asal-asalan.
“Kami mendesak DPRD DKI Jakarta dan aparat penegak hukum untuk turun tangan. Jangan tunggu ada bencana besar baru semua ribut. Ini soal hak hidup warga,” tambahnya.
Agustinus juga menyinggung lemahnya perencanaan lintas sektor dan minimnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait proyek banjir. Ia mengingatkan bahwa korupsi dalam proyek infrastruktur bukan hanya soal mark-up anggaran, tapi juga soal abainya tanggung jawab terhadap keselamatan publik.
“Masyarakat Jakarta menagih lebih dari sekadar angka dalam dokumen APBD. Masyarakat Jakarta butuh bukti nyata bahwa setiap rupiah untuk pengendalian banjir benar-benar mengalir untuk keselamatan mereka bukan hanyut dalam praktik korupsi dan proyek asal jadi,” Ucapnya.
Menurutnya banyak anggaran di Dinas SDA Pemprov DKI Jakarta dan jajarannya yang bermasalah diantaranya :
- Pembelian sebidang tanah senilai Rp276,98 miliar di wilayah Kedoya Selatan, Jakarta Barat.
- Dugaan korupsi pembelian bidang tanah seluas 352 M² yang terletak di Jl. TB. Simatupang RT.008 RW.003, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan.
- Dugaan korupsi Pembangunan Saringan Sampah Otomatis Rotary tahun 2021 di Sudin SDA Jakut.
- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Rotary Screen dan Kelengkapannya di Inlet Pompa Aneka Elok di Sudin SDA Jaktim, dan Pengadaan Karung.
Agustininus juga mengaskan bahwa, Tahun ini, Jakarta kembali dilanda banjir besar. Pemerintah pun meningkatkan anggaran penanganan banjir secara signifikan hingga Rp5,6 triliun angka tertinggi dalam lima tahun terakhir. Namun ironisnya, sistem drainase justru kolaps saat dibutuhkan. Tegasnya.
Lonjakan anggaran yang mencolok ini justru memperlihatkan bahwa persoalan utama bukan hanya soal dana, melainkan pada lemahnya manajemen pelaksanaan dan minimnya pengawasan. “Fakta-fakta ini mencerminkan satu hal yang mencolok meski anggaran terus naik, hasilnya masih jauh dari memuaskan. Jakarta tetap banjir, proyek penanganan banjir terus berjalan tanpa kepastian dampak nyata”. Imbuhnya.
“Tanpa evaluasi menyeluruh, peningkatan pengawasan, dan transparansi penggunaan dana publik, triliunan rupiah hanya akan menjadi angka di atas kertas tanpa membendung air yang terus menggenang di jalan-jalan dan rumah-rumah warga”. Tutup Agustinus.
