Jakarta, kabar-9.com – Jumlah wilayah terdampak banjir kini bertambah, mencapai sedikitnya 67 RT yang terendam di Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Jakarta Utara belum termasuk wilayah lain yang belum terdata. Banjir terjadi sejak Minggu hingga Selasa pagi (08/07/2025). Seperti biasa, curah hujan tinggi dan kiriman air dari hulu kembali dijadikan alasan klasik oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, serta sejumlah pejabat terkait.
Banjir telah menjadi pemandangan yang nyaris biasa di Jakarta dan wilayah Jabodetabek. Datangnya bisa sewaktu-waktu, seolah telah menjadi bagian dari ritme kota. Namun, penyebab sesungguhnya bukan semata-mata hujan deras, melainkan persoalan mendasar: tata kelola perkotaan yang buruk, sistem drainase yang tidak memadai, alih fungsi lahan resapan akibat maraknya proyek real estate, minimnya ruang terbuka hijau, serta pengelolaan anggaran pengendalian banjir yang rawan dikorupsi. Tak kalah penting, volume sampah yang terus meningkat turut memperparah situasi.
BACA JUGA :
Menanggapi hal tersebut, Ketua Badan Pemantau dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Lembaga Aliansi Indonesia (BP2 Tipikor LAI), Agustinus Petrus Gultom, menyoroti banjir yang merendam sedikitnya 67 RT di Jakarta. Ia menilai, besarnya anggaran penanganan banjir setiap tahun tidak sebanding dengan hasil yang dirasakan masyarakat. Hal ini disampaikannya kepada awak media di ruang kerjanya, Selasa (08/07/2025).
Menurutnya, berbagai pekerjaan seperti pembangunan waduk, pembangunan dan perbaikan rumah pompa, pengadaan pompa mobile, bahan material, saringan sampah otomatis, sumur resapan, perbaikan saluran, pembangunan pintu air, normalisasi saluran sekunder dan primer, pengurusan drainase, pembangunan turap di sisi saluran, saluran pracetak (precast), box culvert, alat kelengkapan kerja pendukung operasional, mobilisasi alat berat, hingga pengadaan karung dan pembayaran gaji ribuan personel atau pasukan biru di DKI Jakarta yang menelan anggaran hingga puluhan triliun rupiah belum dikelola secara efektif dan transparan.
Banyak proyek yang dikerjakan Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta dan jajarannya terkesan hanya menghabiskan anggaran tanpa memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Bahkan, sejumlah proyek tersebut diduga terindikasi korupsi.
“Beberapa di antaranya yakni pembelian sebidang tanah senilai Rp276,98 miliar di Kedoya Selatan, Jakarta Barat; dugaan korupsi pembelian tanah seluas 352 m² di Jalan TB Simatupang, Jagakarsa, Jakarta Selatan; dugaan korupsi pembangunan saringan sampah otomatis rotary tahun 2021 di Sudin SDA Jakarta Utara; serta pekerjaan pengadaan dan pemasangan rotary screen beserta kelengkapannya di inlet pompa Aneka Elok, Sudin SDA Jakarta Timur. Termasuk pula pengadaan karung yang patut dipertanyakan kejelasan dan transparansinya,” jelas Agus Gultom, sapaan akrabnya.
Agus Gultom menjelaskan, pada tahun 2020 saja, anggaran pembebasan lahan untuk pembangunan Waduk Kampung Rambutan, Cimanggis, Pondok Ranggon, Brigif, dan Lebak Bulus mencapai sekitar Rp781 miliar. Sementara pada tahun 2022, anggaran pembebasan lahan waduk kembali digelontorkan sebesar Rp229 miliar. Untuk pembebasan lahan di lima sungai yakni Ciliwung, Sunter, Pesanggrahan, Angke, dan Jatikramat—dianggarkan sebesar Rp552 miliar.
“Proyek waduk ini seperti proyek berkelanjutan yang tak kunjung selesai. Sudah dibangun, dibongkar lagi, lalu diperbaiki kembali, tentu saja ini menyedot anggaran lagi dan lagi,” ujarnya.
Berdasarkan data yang miliki BP2 Tipikor, pembangunan sistem polder tahun anggaran 2021–2022 menyerap anggaran yang sangat besar. Di antaranya, pembangunan sistem polder di wilayah Kamal beserta kelengkapannya menelan biaya sebesar Rp294 miliar. Polder di kawasan Kelapa Gading (Betik dan Artha Gading) serta Polder Pulo Mas dan kelengkapannya menghabiskan Rp257 miliar. Sementara itu, Polder di lokasi Muara Angke, Teluk Gong, dan Mangga Dua beserta kelengkapannya menghabiskan anggaran sekitar Rp191 miliar.
Untuk proyek pembangunan waduk tahun anggaran 2021–2022, tercatat Waduk Brigif dan Waduk Lebak Bulus beserta kelengkapannya menghabiskan Rp142 miliar, sedangkan Waduk Pondok Ranggon dan Waduk Wira Jasa sebesar Rp125 miliar. jelas Agus Gultom.
“Belum termasuk proyek Waduk Agro, Cibubur, Giri Kencana, dan Cimanggis, yang pelaksanaannya justru terkesan asal jadi, dengan pengawasan yang sangat lemah,” tegasnya.
(Tim/Red)
