Tasikmalaya, kabar-9.com – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksif PDI Perjuangan, H. Arif Rachman, S. E M.M, menggelar kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2026 di wilayah Tasikmalaya, kampung bongas desa sukakarsa kecamatan sukarame pada Sabtu (17/01/2026). Kegiatan tersebut menjadi ruang dialog terbuka antara wakil rakyat dan masyarakat dalam membahas kebijakan pembangunan serta berbagai persoalan aktual di daerah.
Dalam pemaparannya, H. Arif Rachman menegaskan bahwa prioritas utama Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2026 adalah percepatan pembangunan infrastruktur jalan, khususnya untuk menunjang mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah. Ia menjelaskan bahwa sumber pendanaan pembangunan tersebut sebagian besar berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang dibayarkan oleh masyarakat.
“Perlu dipahami bersama, dari pajak kendaraan yang kita bayarkan itulah pembangunan jalan dilaksanakan. Pajak kembali kepada rakyat dalam bentuk infrastruktur yang lebih baik. Dengan taat pajak, masyarakat secara langsung ikut berkontribusi membangun jalan yang mereka gunakan setiap hari,” jelas Arif di hadapan peserta kegiatan.
Bahas Program Nasional hingga Kendala Lahan Pemakaman
Selain membahas kebijakan daerah, Arif Rachman juga menyinggung sejumlah isu nasional. Salah satunya terkait program Makan Bergizi Gratis yang digulirkan pemerintah pusat dengan alokasi anggaran yang sangat besar, mencapai sekitar satu triliun rupiah per hari. Menurutnya, program tersebut bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama bagi anak-anak dan kelompok rentan.
Suasana dialog semakin interaktif ketika Ustaz Kholiq menyampaikan aspirasi warga terkait kebutuhan lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang semakin mendesak. Menanggapi hal tersebut, Arif Rachman memberikan penjelasan secara terbuka mengenai kendala regulasi dan keterbatasan anggaran.
“Untuk pengadaan atau belanja tanah, hingga saat ini memang belum ada skema anggaran dari pemerintah pusat yang secara khusus mengatur penyediaan lahan pemakaman. Ini menjadi persoalan nasional. Namun demikian, kami di daerah akan terus berupaya mencari formula terbaik agar persoalan kebutuhan lahan makam ini bisa mendapatkan solusi,” ungkapnya secara jujur.
Aspirasi Warga Dicatat untuk Ditindaklanjuti
Dalam sesi dialog, sejumlah warga lainnya juga menyampaikan aspirasi yang langsung dicatat oleh Arif Rachman untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan pemerintah provinsi, di antaranya:
-
Bapak Endang, yang meminta percepatan penyelesaian proyek pintu air yang hingga kini belum tuntas dan berdampak pada sistem irigasi persawahan warga.
-
Bapak Muksin, yang mempertanyakan pemerataan bantuan sosial (Bansos) serta validitas data Desil penerima bantuan.
Menanggapi hal tersebut, Arif menegaskan bahwa bantuan sosial harus benar-benar tepat sasaran, khususnya bagi lanjut usia, penyandang disabilitas, serta warga miskin ekstrem yang masuk dalam kategori Desil 1 hingga Desil 4.
“Masalah data ini sangat penting. Kami terus mendorong agar pembaruan data dilakukan secara berkala supaya tidak ada masyarakat yang berhak namun tidak menerima bantuan,” tegasnya.
Sosialisasi Dua Agenda Pemilu
Menjelang tahun politik, Arif Rachman juga mengingatkan masyarakat untuk bersiap menghadapi dua agenda besar demokrasi, yakni Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah (Pilkada). Ia mengajak seluruh warga untuk menjaga persatuan dan kerukunan, meskipun terdapat perbedaan pilihan politik.
“Perbedaan pilihan adalah hal yang wajar dalam demokrasi. Yang terpenting adalah tetap menjaga persaudaraan dan kondusivitas agar pembangunan di Jawa Barat dapat terus berjalan,” ujarnya.
Serahkan Bantuan untuk Pendidikan Keagamaan
Menutup rangkaian kegiatan, H. Arif Rachman secara simbolis menyerahkan bantuan program Rajaban (Jawa Barat Juara) kepada Madrasah Sumur Picung. Bantuan tersebut diterima langsung oleh Bendahara Madrasah Sumur Picung, Bapak Kusoy, sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan pendidikan keagamaan di daerah.
Bantuan ini merupakan respons cepat atas aspirasi masyarakat, sekaligus wujud komitmen DPRD Provinsi Jawa Barat dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan berbasis keagamaan di Kabupaten Tasikmalaya.
