Jakarta, kabar-9.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menjadi salah satu inisiatif utama pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, kini menargetkan keterlibatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pengelolaannya. Langkah ini diambil untuk mempercepat implementasi, menciptakan dampak ekonomi desa, serta memastikan distribusi makanan bergizi secara efisien.
Dengan fokus awal pada anak sekolah dan kelompok rentan, program ini diharapkan menjadi solusi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia.
Program ini memiliki tiga dobrakan utama untuk menciptakan transformasi:
- Investasi Jangka Panjang pada Kualitas Manusia Indonesia
Program ini memanfaatkan belanja negara secara riil untuk meningkatkan pendidikan, kesehatan, dan budi pekerti masyarakat. Meski dampaknya baru terasa lima hingga sepuluh tahun ke depan, langkah ini dianggap strategis dalam menghadapi bonus demografi dan menghindari jebakan pendapatan menengah. - Penanganan Stunting yang Spesifik
Fokus pada kelompok rentan, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta anak sekolah dari jenjang PAUD hingga SLTA. Intervensi langsung dilakukan untuk mencegah potensi stunting di masa depan. - Penguatan Ekosistem Ekonomi Desa
Program ini menjadi peluang pembuktian kapasitas BUMDes dan koperasi dalam menyediakan pasokan pangan segar setiap hari. Selain itu, BUMDes akan berperan dalam pengelolaan sampah makanan menjadi pupuk organik dan mengatur transportasi distribusi makanan.
Proses bisnis program ini diatur oleh Badan Gizi Nasional (BGN), yang mendirikan sekitar 30 ribu Satuan Pelayanan Makanan Bergizi (SP) di berbagai desa dan kelurahan. SP bertugas menyediakan makanan bergizi bagi sekitar 3.000 penerima manfaat per unit setiap hari, termasuk siswa PAUD hingga SLTA, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
BUMDes akan memegang lima peran utama:
- Pemasok bahan pangan segar dari unit usaha pertanian, perikanan, dan peternakan.
- Konsolidator pasokan pangan, bekerja sama dengan petani, nelayan, dan peternak lokal.
- Pembangunan dan pengelolaan gedung SP, termasuk penyewaan lahan, bangunan, dan alat masak kepada BGN.
- Pengelolaan sampah makanan, diolah menjadi pupuk organik yang bernilai tambah.
- Distribusi makanan dalam waktu singkat, memastikan makanan diterima pemanfaat maksimal 30 menit setelah diproses.
Implementasi program ini juga didukung oleh regulasi, seperti e-katalog LKPP untuk mempercepat pembelian pasokan, serta koordinasi antar instansi, seperti Kementerian Desa PDTT, Kementerian Keuangan, dan Lembaga Keuangan Masyarakat.
Pemerintah juga menekankan pentingnya peran kepala desa dalam memimpin pengelolaan BUMDes, memanfaatkan dana desa untuk pengembangan usaha, serta mendorong pertumbuhan ekonomi hijau di desa.
Program MBG diproyeksikan mengucurkan Rp 1,3 triliun per hari ke desa-desa di seluruh Indonesia. Selain memberikan manfaat langsung bagi 82,5 juta penerima, program ini juga menciptakan lapangan kerja baru bagi 1,4 juta tenaga dapur dan 630 ribu pemasok pangan lokal.
“Kelak, hasilnya adalah rakyat Indonesia yang lebih sehat, pendapatan desa yang meningkat, serta terciptanya ekonomi sirkular yang berkelanjutan,” ujar Ivanovich Agusta, Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Kementerian Desa, PDTT.
Dengan komitmen pemerintah dan sinergi lintas sektor, program MBG diharapkan tidak hanya menjadi solusi gizi, tetapi juga katalis pembangunan ekonomi desa.
Tetap ikuti kabar-9.com untuk informasi terkini seputar kebijakan nasional.
(Red)
