Tasikmalaya, kabar-9.com – Proyek Detail Engineering Design (DED) untuk pengembangan Desa Wisata Sukakarsa, yang dimulai sejak 6 Januari 2022, kembali menjadi sorotan publik. Proyek ini, yang melibatkan CV Jaring Inspirasi dan memanfaatkan anggaran sebesar Rp 217.500.000 dari Dana Desa Tahun Anggaran 2021, hingga kini diduga tidak memiliki tindak lanjut yang jelas.8/1/25
Awalnya, proyek ini diharapkan menjadi terobosan untuk mengubah Desa Sukakarsa, Kecamatan Sukarame, Kabupaten Tasikmalaya, menjadi destinasi wisata unggulan. Namun, setelah dua tahun, masyarakat tidak merasakan manfaat nyata dari proyek tersebut.
Keprihatinan Warga dan Klarifikasi BPD Salah satu warga Sukakarsa mengungkapkan kekecewaannya. “Kami hanya ingin transparansi. Kalau memang ada hambatan, sebaiknya dijelaskan kepada masyarakat, sehingga tidak menimbulkan spekulasi,” ujar seorang warga.
Menanggapi isu tersebut, Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sukakarsa, Agus Gh Al Amin, memberikan sejumlah klarifikasi. Menurutnya:
- Proyek Desa Wisata Sukakarsa tidak pernah dibahas atau disahkan dalam Musyawarah Desa.
- Konsultan yang terlibat, seperti CV Jaring Inspirasi dan PT Sadhya Grahacara, hanya menghasilkan dokumen perencanaan tanpa dukungan Sumber Daya Alam (SDA) atau pendanaan lanjutan yang pasti.
- Sebanyak Rp 217.500.000 dari Dana Desa Tahun 2021 sudah terserap untuk tahap perencanaan, tetapi tidak ada realisasi lebih lanjut.
Lebih lanjut, BPD menduga adanya unsur KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) yang melibatkan pihak-pihak terkait, termasuk mantan kepala desa, pendamping desa, dan konsultan proyek. “Kami meminta pemerintah dan aparat penegak hukum untuk mengusut dugaan penyalahgunaan anggaran ini hingga tuntas,” tegas Agus Gh Al Amin.
Minimnya Respons dari Pihak Terkait Kepala Desa Sukakarsa yang baru menjabat belum memberikan tanggapan resmi mengenai kelanjutan proyek tersebut. Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya juga belum mengeluarkan pernyataan resmi, meskipun masyarakat menunggu langkah konkret dari mereka.
Pihak CV Jaring Inspirasi, sebagai konsultan proyek, juga belum merespons pertanyaan media terkait kendala yang menyebabkan proyek ini stagnan. Dugaan sementara menunjukkan adanya masalah administratif dan pengelolaan anggaran yang tidak memadai.
Harapan Masyarakat Masyarakat Desa Sukakarsa berharap proyek ini tidak menjadi sia-sia. Mereka meminta transparansi dari pemerintah desa dan kabupaten mengenai rencana tindak lanjut, termasuk memastikan bahwa anggaran digunakan secara tepat.
Selain itu, masyarakat juga menyoroti pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Menurut BPD, rapat laporan pertanggungjawaban (LPJ) BUMDesa untuk tahun 2024 telah dilaksanakan, tetapi masih ada beberapa hal yang perlu diklarifikasi. Agus Gh Al Amin menyarankan agar masyarakat langsung bertanya kepada Direktur BUMDesa untuk mendapatkan informasi yang lebih rinci.
Pentingnya Transparansi dan Penyelesaian Proyek Desa Wisata Sukakarsa memiliki potensi besar untuk meningkatkan perekonomian lokal jika dikelola dengan baik. Namun, tanpa tindak lanjut yang jelas, proyek ini hanya akan menjadi catatan kegagalan pengelolaan anggaran desa.
Masyarakat berharap pemerintah desa dan kabupaten bersinergi untuk menyelesaikan permasalahan ini, memastikan penggunaan anggaran yang tepat, dan mengembalikan kepercayaan publik.
(Red)
