Tasikmalaya, kabar-9.com – Program Indonesia Pintar (PIP) yang dirancang untuk membantu pelajar dari keluarga kurang mampu mengakses pendidikan, kini menjadi sorotan akibat dugaan korupsi dan pungutan liar (pungli) yang marak terjadi di Kabupaten Tasikmalaya. Program prioritas pemerintah ini, yang seharusnya menjadi jalan keluar bagi siswa tidak mampu, justru dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk mencari keuntungan pribadi.
Ketua DPC PWRI Kabupaten Tasikmalaya, Chandra Foetra Setiawan Foster Simatupang, dengan tegas mengecam penyimpangan dana ini. “Dana PIP yang seharusnya membantu siswa justru dikorupsi! Banyak kepala sekolah dan oknum lainnya menggunakan berbagai modus untuk memotong dana siswa, seperti alasan administrasi, biaya transportasi, hingga memaksa siswa menyerahkan kartu ATM mereka. Ini sangat memalukan!” ujar Chandra dengan penuh kegeraman.
Lemahnya Peran Inspektorat Dalam Pengawasan
Chandra tidak hanya mengkritik pelaku korupsi, tetapi juga mempertanyakan peran Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya. Ia menegaskan bahwa lembaga ini memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program pemerintah.
“Inspektorat seharusnya menjadi garda terdepan dalam mencegah kebocoran anggaran. Namun, praktik kotor seperti ini terus terjadi. Apakah mereka benar-benar menjalankan tugasnya, atau malah tutup mata? Ini pertanyaan besar yang harus dijawab!” tegasnya.
“Pendidikan Jadi Mesin Uang Haram!”
Chandra melontarkan kritik tajam terhadap sistem pendidikan yang ia sebut telah menjadi ladang korupsi. “Pendidikan adalah senjata ampuh untuk mengubah dunia, tapi di Tasikmalaya malah dijadikan mesin penggerogotan anggaran oleh mereka yang serakah. Siswa dari keluarga miskin menjadi korban dari sistem bobrok yang kita biarkan hidup!”
Modus operandi oknum-oknum tersebut sangat beragam. Mulai dari pemotongan dana langsung dengan alasan uang materai atau bensin, hingga tindakan ekstrem seperti menahan buku rekening dan kartu ATM siswa penerima bantuan. Alasan yang digunakan para oknum sering kali dibuat-buat demi menutupi niat mereka untuk mengantongi dana yang bukan hak mereka.
Reformasi Pengawasan Transparan Diperlukan
Chandra menyerukan perlunya reformasi besar-besaran dalam pengawasan, khususnya di tingkat Inspektorat. Ia juga meminta aparat penegak hukum untuk bertindak lebih serius dalam menangani kasus-kasus ini.
“Korupsi dana PIP adalah kejahatan terhadap masa depan bangsa! Inspektorat tidak bisa hanya diam atau berfungsi secara seremonial. Jika mereka tidak mampu bekerja maksimal, lebih baik ada audit independen yang benar-benar memastikan tidak ada penyelewengan. Ini bukan masalah kecil; ini adalah hak anak-anak kita untuk mendapatkan pendidikan yang layak!” serunya.
Dengan berbagai dugaan penyelewengan yang terus muncul, pertanyaannya adalah: apakah para pemangku kebijakan akan terus membiarkan korupsi ini merajalela, atau akhirnya bertindak tegas untuk menghentikan rantai penghancur masa depan bangsa ini?
(Tim/Red)
